Dirut PLN Pastikan Listrik Huntara Anak Bencana Siap Terpasang

DaerahBerita.web.id – Penyediaan listrik yang andal menjadi aspek krusial dalam mendukung kenyamanan dan keamanan hunian sementara (huntara) korban bencana di Aceh Tamiang dan wilayah Sumatera lainnya. Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan perusahaan dalam memasok listrik untuk total 15.000 unit huntara dengan jaringan yang telah terpasang lengkap, termasuk trafo dan kWh meter. Sebanyak 600 unit huntara pertama yang sudah tersambung listrik pun siap diserahterimakan kepada Pemerintah Aceh Tamiang, menandai fase penting dalam pemulihan pascabencana.

Langkah strategis PLN ini sejalan dengan kebutuhan mendesak penyintas untuk dapat menempati hunian sementara aman, nyaman, dan sekaligus terkoneksi listrik secara penuh. Infrastruktur kelistrikan yang dirancang khusus untuk huntara bukan hanya melayani kebutuhan daya rumah tangga, tapi juga fasilitas umum pendukung kelangsungan hidup masyarakat. Koordinasi intensif antara PT PLN, Danantara Indonesia sebagai pelaksana pembangunan huntara, dan BUMN lain seperti Telkom serta Himbara, memastikan integrasi layanan listrik dan komunikasi berjalan optimal, mempercepat proses pemulihan dan stabilitas kehidupan masyarakat terdampak.

Peninjauan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama pimpinan PLN dan Danantara Indonesia ke lokasi huntara di Aceh Tamiang menegaskan perhatian pemerintah terhadap kualitas pembangunan dan kelengkapan fasilitas huntara. Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia, menggarisbawahi peran perusahaan dalam menyediakan selain hunian, juga fasilitas pendukung yang penting seperti jaringan listrik aman dan terintegrasi. Sementara Dony Oskaria, COO Danantara, menekankan target percepatan pembangunan agar semua hunian sementara dapat segera dihuni sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan paralel dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Infrastruktur kelistrikan huntara dibangun dengan standar keamanan tinggi. Trafo distribusi yang didirikan mampu menyalurkan listrik sesuai kapasitas kebutuhan, didukung jaringan eksklusif yang tidak mengganggu sistem kelistrikan di sekitar. Pemasangan kWh meter di setiap unit hunian memastikan konsumer dapat mengelola pemakaian listrik secara transparan dan akuntabel. Selain itu, jaringan listrik juga merambah ke fasilitas umum di area huntara sehingga lingkungan hunian dapat berfungsi dengan baik dan mendukung aktivitas sosial ekonomi warga terdampak.

Rencana serah terima resmi untuk 600 unit huntara pertama dijadwalkan pada awal Januari mendatang. Ini menjadi tonggak awal dimana masyarakat penyintas yang selama ini mengungsi dapat segera kembali menempati hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga tersambung listrik dengan standar aman. Dengan listrik yang sudah menyala dan berkualitas, kehidupan sehari-hari para penghuninya diharapkan menjadi lebih stabil, mendukung proses pemulihan mental dan fisik mereka setelah melalui bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.

Pelibatan BUMN dalam mendukung kelistrikan huntara menjadi contoh sinergi lintas sektor yang efektif. Selain PLN yang bertanggung jawab langsung atas pasokan listrik, peran serta Danantara Indonesia sebagai pelaksana pembangunan, serta kolaborasi dengan Himbara dan Telkom sebagai penyedia fasilitas komunikasi, memperlihatkan bagaimana sistem terpadu dapat memperkuat upaya penanganan bencana secara holistik. BNPB turut mengawal proses koordinasi ini sehingga seluruh program berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi standar kualitas.

Dari perspektif teknis, penyediaan listrik untuk huntara mencakup pembangunan infrastruktur baru berupa trafo distribusi khusus, instalasi jaringan kabel underground dan overhead yang menjangkau seluruh unit, serta pemasangan meter listrik canggih untuk monitoring konsumsi. Kegiatan ini mendahului penyerahan hunian demi meminimalisasi kendala teknis saat masyarakat mulai menempati struktur huntara. Tindakan antisipatif ini juga untuk menghindari gangguan layanan yang bisa memperlambat pemulihan sosial ekonomi korban bencana.

Kesiapan listrik yang telah dikonfirmasi PLN ini diharapkan mengoptimalkan kualitas hunian bagi korban bencana, sekaligus mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi mereka. Listrik yang stabil memungkinkan penyintas untuk mengakses pendidikan jarak jauh, menjaga kesehatan dengan penerangan dan peralatan listrik yang memadai, serta membuka kesempatan usaha kecil yang pada akhirnya bisa mendukung perekonomian lokal pulih lebih cepat.

Pemerintah dan BUMN menegaskan komitmen lanjutan agar seluruh proses pembangunan dan penyediaan listrik di 15.000 unit huntara dapat selesai sesuai jadwal dan standar keselamatan. Hal ini bukan hanya sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan upaya strategis untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana. Peran PLN sebagai backbone penyedia listrik nasional terbukti vital dalam menghadirkan infrastruktur pascagempa, banjir, dan longsor agar hunian sementara dapat berfungsi optimal sebagai tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.

Ke depan, kelistrikan huntara ini diharapkan menjadi model integrasi layanan infrastruktur yang bisa diterapkan pada respon bencana di daerah lain. Pembangunan huntara yang didukung listrik aman dan fasilitas lengkap membuka peluang bagi penyintas untuk bangkit lebih cepat, mendukung stabilitas sosial, dan meminimalisir dampak psikososial pascabencana yang kerap terjadi jika infrastruktur dasar terlambat terpenuhi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengingatkan bahwa kelistrikan huntara bukan hanya soal penyediaan daya, tapi bagian dari strategi pemulihan nasional yang mengedepankan kecepatan, keamanan, dan keberlanjutan. “Kami pastikan listrik yang kami siapkan di huntara bukan hanya menyala, tapi aman dan dapat diandalkan, agar masyarakat yang terdampak bencana bisa segera beraktivitas normal dan merasa terlindungi,” ujarnya dalam rilis resmi pers.

Dengan kondisi ini, masyarakat korban bencana di Aceh Tamiang menunjukkan harapan baru melalui hunian sementara yang dilengkapi listrik. Ini menjadi langkah nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan para pelaku bisnis strategis dalam sesi percepatan pemulihan pascabencana. Langkah berikutnya adalah pemantauan kualitas pelayanan dan kelanjutan pembangunan untuk memastikan seluruh hunian selesai tepat waktu dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para penyintas demi kehidupan yang lebih baik.