Prabowo Tegaskan Bencana Sumatera Belum Nasional

DaerahBerita.web.id – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak menetapkan bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera sebagai bencana nasional. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa dampak bencana hanya dirasakan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dari total 38 provinsi di Indonesia. Meski demikian, pemerintah memastikan keseriusan penanganan dampak bencana dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi terdampak serta mengalokasikan anggaran memadai untuk pemulihan dan pembangunan hunian korban.

Penetapan status bencana nasional menjadi sorotan publik setelah terjadinya banjir dan longsor yang signifikan di sejumlah daerah di Sumatera. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa cakupan wilayah terdampak masih terbatas sehingga kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk menanganinya dinilai masih memadai tanpa perlu menaikkan status menjadi bencana nasional. “Kami menilai berdasarkan luas wilayah terdampak dan kapasitas penanganan yang ada, bencana ini belum memenuhi kriteria bencana nasional,” terang Prabowo dalam rapat koordinasi yang disiarkan langsung melalui Sekretariat Presiden. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menguatkan pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah berjalan baik dan sumber daya tersedia untuk merespons situasi dengan efektif.

Dalam upaya penanganan bencana, Presiden Prabowo melakukan kunjungan langsung ke dua titik utama terdampak di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf karena belum dapat mengunjungi semua daerah yang terdampak secara langsung akibat kendala logistik dan kondisi cuaca. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap program pembangunan Hunian Danantara, sebagai solusi hunian sementara bagi para korban bencana. “Kami sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan hunian dan penanganan dampak lain. Kabinet Indonesia siap mendukung sepenuhnya,” ujar Prabowo di depan tim koordinasi bencana.

Respon dari pemerintah daerah yang terdampak terkadang mengandung keprihatinan terkait kunjungan terbatas Presiden. Beberapa bupati mengeluhkan bahwa kunjungan langsung yang lebih menyeluruh dapat mempercepat penanganan dan memberikan rasa dukungan moral bagi masyarakat terdampak. Menanggapi hal tersebut, Presiden menegaskan bahwa walaupun kunjungan tidak merata, komunikasi dan koordinasi intens terus dilakukan melalui rapat-rapat virtual dan kunjungan tim khusus. Ia juga menegaskan sikap terbuka pemerintah untuk menerima bantuan dari berbagai pihak selama mekanisme penyaluran dan penggunaannya jelas dan terkontrol, guna menjaga transparansi dan efektifitas bantuan.

Kontroversi terkait status bencana nasional di Sumatera menjadi fokus pengawasan publik setelah sejumlah pihak mempertanyakan apakah langkah pemerintah sudah memadai. Namun pejabat terkait menekankan bahwa penetapan status bencana nasional bukan hanya persoalan kewenangan, melainkan juga kondisi obyektif dampak bencana yang harus memenuhi kriteria tertentu. Menurut Tito Karnavian, peningkatan status bencana memerlukan evaluasi data yang komprehensif serta analisis kesiapan logistik dan keuangan pemerintah pusat. “Penetapan bencana nasional akan membuka akses dana dan sumber daya tambahan, tetapi harus berdasarkan kebutuhan yang nyata dan terukur,” ujarnya.

Penanganan bencana di Sumatera kini difokuskan pada pemantauan kondisi korban secara berkelanjutan dan percepatan pembangunan hunian sementara yang layak. Hunian Danantara menjadi langkah jangka panjang untuk memastikan korban bencana memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah juga tengah melakukan evaluasi kesiapan menghadapi bencana serupa di masa depan dengan peningkatan kapasitas manajemen bencana, penguatan koordinasi antarlembaga, serta perbaikan sistem peringatan dini.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya bahwa penanganan bencana tidak akan berhenti pada tahap tanggap darurat saja, melainkan terus berlanjut hingga pemulihan lengkap wilayah terdampak. “Kita harus belajar dari pengalaman dan memperkuat sistem agar ketika bencana terjadi lagi, kita bisa lebih tanggap, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa pemantauan dan evaluasi akan tetap dilakukan secara intensif, termasuk pelibatan seluruh unsur pemerintah daerah agar respon penanganan bencana semakin terintegrasi dan efektif.

Pemerintah berharap bahwa pendekatan ini mampu menekan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak sekaligus menjaga stabilitas wilayah secara umum. Kejelasan informasi status bencana dan transparansi pengelolaan anggaran juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap penanganan bencana nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bantuan dari masyarakat luas serta dunia usaha tetap dibuka sepanjang sesuai mekanisme resmi untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak.

Dengan segala langkah yang diambil, pemerintah menegaskan bahwa keamanan, kesejahteraan, dan pemulihan korban bencana tetap menjadi prioritas tertinggi. Penanganan bencana alam di Sumatera menjadi perhatian serius kabinet Indonesia dan akan terus diawasi hingga kondisi dinyatakan pulih sepenuhnya. Evaluasi menyeluruh dan pembelajaran dari kejadian ini diharapkan dapat memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan nasional ke depan, agar bencana serupa dapat ditanggulangi dengan lebih baik tanpa harus menaikkan status menjadi bencana nasional kecuali betul-betul perlu.