Wamenkes Ungkap 4.535 SPPG MBG Raih Sertifikat Higiene Sanitasi

DaerahBerita.web.id – Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, mengumumkan bahwa hingga awal tahun ini sebanyak 4.535 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Angka ini merupakan bagian dari total 19.188 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan menunjukkan kemajuan penting dalam upaya pemerintah meningkatkan standar kebersihan serta keamanan pangan pada dapur MBG. Pencapaian ini juga menjadi indikator utama efektivitas pengawasan serta komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas makanan bergizi yang disediakan bagi jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan syarat mutlak bagi operasional SPPG dalam program MBG. Proses sertifikasi ini melalui pemeriksaan ketat yang melibatkan laboratorium resmi, termasuk uji kontaminasi pangan seperti deteksi bakteri e-coli di udara dan air. Wamenkes menegaskan bahwa tanpa sertifikat ini, dapur MBG tidak diperbolehkan beroperasi karena berisiko membahayakan kesehatan penerima manfaat. “Kami terus mengawal agar setiap dapur MBG mematuhi standar sanitasi dan kebersihan yang ketat, sebagai upaya mengurangi risiko keracunan pangan yang sempat terjadi,” ujar Benjamin Paulus Octavianus saat kunjungannya ke SMK Negeri 1 Jakarta, salah satu lokasi yang menjadi contoh penerapan standar SLHS.

Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa dari total 19.188 SPPG yang ada, baru sekitar 23 persen yang telah mendapatkan sertifikasi SLHS. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah SPPG bersertifikat ini hingga mencapai 60 persen pada Mei 2026, seiring dengan rencana perluasan cakupan penerima MBG. Saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 55 juta orang per hari di berbagai sekolah dan komunitas rentan di seluruh Indonesia. Target pemerintah pada tahun ini adalah meningkatkan jumlah penerima menjadi sekitar 82,9 juta orang, yang mencakup siswa, guru, tenaga tata usaha, dan tenaga kebersihan.

Perluasan cakupan penerima MBG ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan penguatan program tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi seluruh staff sekolah yang berperan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan kebijakan ini, guru, tenaga kebersihan, dan tenaga administrasi di sekolah secara resmi menjadi bagian dari penerima manfaat makanan bergizi gratis. “Perpres ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi masalah gizi buruk dan stunting dengan pendekatan yang lebih inklusif,” kata Wamenkes Benjamin.

Salah satu fokus utama pemerintah dalam pengelolaan MBG adalah pencegahan keracunan pangan yang pernah terjadi akibat kontaminasi e-coli di beberapa dapur. Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan daerah telah melakukan pengawasan ketat dan pemeriksaan berkelanjutan dengan dukungan laboratorium pemeriksa resmi. Penggunaan air galon bermerek dan prosedur sanitasi yang diperketat menjadi bagian dari perbaikan signifikan yang berhasil menurunkan kasus keracunan pangan secara drastis sejak September 2025. Wamenkes menekankan, “SPPG yang tidak memenuhi standar SLHS akan diberikan peringatan, dan jika tidak diperbaiki, dapat dikenakan sanksi sampai penutupan. Hal ini untuk menjaga keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.”

Kunjungan lapangan Wamenkes ke SMK Negeri 1 Jakarta menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas program MBG. Di lokasi tersebut, Wamenkes melakukan pengecekan langsung dapur MBG yang telah bersertifikat SLHS, berdialog dengan para pengelola serta penerima manfaat seperti siswa dan guru. “Pengawasan berkelanjutan dan sertifikasi bukan hanya formalitas, tapi bagian dari upaya memastikan anak-anak dan tenaga sekolah mendapatkan makanan yang aman dan bergizi setiap hari,” ujarnya. Pemerintah juga menggandeng Badan Gizi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya jumlah SPPG yang mendapat sertifikat hygiene sanitasi, serta kebijakan perluasan penerima MBG, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara luas. Pengawasan ketat dan penggunaan standar keamanan pangan yang tinggi menjadi kunci keberhasilan program ini. Melalui langkah-langkah tersebut, MBG diharapkan tidak hanya sebagai solusi pemberian makanan gratis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif ke depan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat standar higiene dan sanitasi di dapur MBG sebagai fondasi utama keberhasilan program. Dengan sertifikasi SLHS yang semakin meluas dan pengawasan yang ketat, kualitas makanan bergizi gratis yang diterima jutaan orang diharapkan dapat terjaga dengan baik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan keamanan pangan tetapi juga mendukung target nasional menekan angka stunting dan memperbaiki gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Ke depan, sinergi antar lembaga terkait dan pelibatan teknologi laboratorium pemeriksaan menjadi strategi krusial dalam mempercepat pencapaian target sertifikasi SPPG. Pemerintah juga perlu terus menyosialisasikan pentingnya standar hygiene sanitasi bagi pengelola dapur dan penerima manfaat agar program MBG semakin efektif dan terpercaya di mata publik. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan, melainkan menjadi tonggak utama dalam upaya peningkatan kesehatan dan kualitas hidup generasi muda Indonesia.