Fakta Terbaru JPO Sarinah Dibongkar Anies, Dibangun Pramono

DaerahBerita.web.id – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang sebelumnya dibongkar pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan kini tengah dibangun kembali oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Keputusan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang menunjukkan bahwa JPO Sarinah memiliki peran penting terutama dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan jalur penyeberangan di bawah JPO tetap dibuka sebagai alternatif, sehingga masyarakat pejalan kaki memiliki pilihan aman dan nyaman saat menyeberang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Keputusan pembangunan ulang JPO Sarinah ini menuai perhatian publik karena sebelumnya JPO tersebut dinilai kurang efektif dan tidak ramah bagi pengguna difabel. Pramono Anung menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan nyata warga, khususnya penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas penyeberangan yang aman dan mudah diakses. “Kami melakukan kajian menyeluruh dan mendapati bahwa keberadaan JPO Sarinah sangat vital untuk mendukung mobilitas pejalan kaki, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik,” ujar Pramono dalam konferensi pers yang dikutip dari Kompas. Selain itu, JPO yang dibangun ulang akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ramp aksesibel, CCTV, serta lampu penerangan yang mendukung keamanan dan kenyamanan.

Sebelumnya, saat masa kepemimpinan Anies Baswedan, JPO Sarinah dibongkar sebagai bagian dari upaya memperbaiki estetika dan fungsi trotoar di Jalan MH Thamrin. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra, terutama dari kalangan penyandang disabilitas dan pejalan kaki yang merasakan kesulitan menyeberang jalan tanpa jembatan. Sebagai alternatif, pelican crossing atau zebra cross di bawah jalan difungsikan, namun dianggap kurang aman dan rawan kemacetan.

Berbagai pendapat masyarakat muncul terkait pembangunan ulang JPO Sarinah. Sebagian kelompok mendukung langkah Pemprov DKI karena dianggap akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Seorang pengguna kursi roda yang ditemui CNN Indonesia menyatakan, “JPO yang dulu dibongkar membuat saya kesulitan menyeberang, apalagi saat lalu lintas padat. Kami berharap JPO yang baru bisa benar-benar ramah disabilitas.” Di sisi lain, ada juga yang mengkritik rencana ini dengan alasan potensi kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengendara. Namun, pemerintah menekankan bahwa jalur bawah jalan tetap beroperasi, sehingga pengguna kendaraan dan pejalan kaki memiliki opsi penyeberangan.

Dalam konteks tata kota DKI Jakarta, JPO Sarinah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antar kawasan pusat bisnis di Jakarta Pusat. Pembangunan ulang JPO ini sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI untuk memperkuat infrastruktur penunjang mobilitas pejalan kaki di kawasan strategis, termasuk pembangunan JPO lain seperti di Pesanggrahan dan Cipinang yang telah diresmikan oleh Pramono. Rencana ini juga mendukung pengembangan kawasan Pasar Baru dan Kota Tua yang menjadi fokus revitalisasi sekaligus peningkatan aksesibilitas publik.

Dari sisi tata kelola infrastruktur, Pemprov DKI memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan dengan menambahkan fasilitas anti-maling dan sistem keamanan seperti CCTV. Lampu hias dan penerangan yang memadai juga direncanakan untuk meningkatkan estetika sekaligus keselamatan pengguna. Kebijakan ini mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang selama ini mendapat perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur.

Keberadaan JPO Sarinah yang akan dibangun kembali ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi pejalan kaki umum maupun penyandang disabilitas. Dengan akses yang mudah dan aman, mobilitas warga akan meningkat serta mengurangi risiko kecelakaan saat menyeberang jalan utama yang padat seperti MH Thamrin. Langkah ini juga merupakan bagian dari program berkelanjutan Pemprov DKI untuk menata kawasan pusat bisnis agar lebih ramah pejalan kaki dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan serangkaian pembangunan dan penataan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan JPO Sarinah. Fokusnya adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang tidak hanya efisien secara mobilitas, tetapi juga inklusif dan nyaman bagi semua kalangan, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Harapan pemerintah, dengan pembangunan ulang JPO Sarinah, Jakarta dapat menjadi kota dengan fasilitas pejalan kaki yang modern, aman, dan mudah diakses, mendukung visi ibu kota yang humanis dan berkelanjutan.

Pembangunan ulang JPO Sarinah adalah bukti nyata bahwa kebijakan infrastruktur perkotaan harus responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan aspirasi penyandang disabilitas dan pejalan kaki, Pemprov DKI menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan prinsip inklusifitas dan keamanan. Selanjutnya, perhatian terus diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta secara menyeluruh.