AS Resmi Keluar WHO, Donor Terbesar Hentikan Pendanaan

DaerahBerita.web.id – Amerika Serikat secara resmi menyelesaikan proses keluarnya dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setelah masa pemberitahuan satu tahun yang dimulai dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump. Langkah ini mengakhiri status AS sebagai donor terbesar WHO yang menyumbang sekitar 18% dari total anggaran organisasi tersebut. Keputusan ini dipicu oleh tuduhan AS terhadap WHO yang dianggap salah mengelola pandemi Covid-19 dan diduga bias mendukung China, yang memunculkan kekhawatiran luas mengenai masa depan kesehatan global dan tata kelola organisasi internasional tersebut.

Keputusan AS keluar dari WHO sebenarnya telah diumumkan sejak awal tahun lalu melalui Perintah Eksekutif 14155 yang ditandatangani oleh Donald Trump. Pemerintahan Trump menilai WHO gagal menjalankan fungsi secara transparan dan efektif selama pandemi, terutama dalam hal pengumpulan data awal dan komunikasi risiko terkait Covid-19. Tuduhan bias politik terhadap China juga menjadi alasan utama untuk memutuskan hubungan, disertai dengan penghentian pendanaan serta penarikan staf AS dari kantor WHO di berbagai negara. Namun, keputusan ini tetap kontroversial karena WHO merupakan platform utama koordinasi penanganan pandemi dan kesehatan global.

Reaksi dari WHO dan komunitas internasional cenderung menyesalkan keputusan tersebut. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secara terbuka mengimbau AS untuk mempertimbangkan kembali langkah tersebut. Tedros menegaskan bahwa keluarnya AS dari WHO justru membuat dunia menjadi kurang aman dalam menghadapi krisis kesehatan mendatang. PBB serta organisasi internasional lain juga menyuarakan keprihatinan, mengingat peran sentral AS dalam pendanaan dan dukungan teknis WHO selama ini. Mereka menyoroti potensi dampak negatif yang akan dirasakan tidak hanya oleh negara miskin yang sangat bergantung pada program WHO, tetapi juga oleh sistem kesehatan global secara keseluruhan.

Dampak keluarnya AS dari WHO sangat signifikan secara finansial dan strategis. Kehilangan sumbangan dana sebesar hampir satu perlima dari total anggaran WHO berpotensi menghambat berbagai program krusial, termasuk pengendalian penyakit menular, kampanye imunisasi, dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Selain itu, ada kekhawatiran pergeseran pengaruh pendanaan dan kepemimpinan WHO semakin berat ke negara lain, terutama China, yang justru semakin memperkuat posisi geopolitik dalam kesehatan global. Hal ini berpotensi mempengaruhi jalannya negosiasi perjanjian internasional pascapandemi yang sedang berlangsung di forum PBB dan WHO, yang bertujuan memperkuat respons global terhadap ancaman kesehatan masa depan.

Namun, pandangan terhadap keluarnya AS dari WHO tidak sepenuhnya negatif atau seragam. Beberapa pengamat skeptis terhadap kemampuan reformasi WHO tanpa dorongan AS yang selama ini menjadi aktor utama dalam pengawasan dan pendanaan. Sementara itu, tokoh publik seperti Elon Musk juga menyatakan kritik terhadap WHO yang dianggap memiliki pengaruh yang terlalu besar dan terkadang kurang transparan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemerintah negara-negara seperti Indonesia menilai dampak keluarnya AS terhadap pendanaan WHO tidak terlalu signifikan pada program-program lokal, terutama yang dijalankan oleh Bio Farma dan lembaga kesehatan nasional, karena masih ada pendanaan dari donor global lain dan dukungan bilateral yang terus berjalan.

Langkah ke depan dari keluarnya AS dari WHO membuka babak baru dalam dinamika geopolitik kesehatan global. Keputusan ini memicu ketidakpastian dalam tata kelola dan pendanaan WHO, yang membutuhkan strategi mitigasi agar tidak mengganggu program kesehatan dunia yang sedang berjalan. Para pemimpin dunia dan organisasi internasional perlu mengawasi serta mengevaluasi bagaimana WHO dapat menutup kekurangan pendanaan dan mempertahankan fungsinya sebagai badan kesehatan dunia utama. Selain itu, upaya diplomasi untuk mengundang kembali AS ke dalam keanggotaan WHO menjadi agenda penting, mengingat peran strategis AS dalam pengembangan vaksin melalui program seperti Operation Warp Speed dan kontribusi teknis yang tidak tergantikan.

Keputusan AS meninggalkan WHO juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan perjanjian pascapandemi yang sedang dirumuskan di tingkat internasional. Dengan absennya AS, negara-negara anggota harus mencari keseimbangan baru dalam pengambilan keputusan dan pendanaan yang adil, agar solidaritas global dalam penanganan krisis kesehatan tetap terjaga. Organisasi seperti WHO dan PBB harus mengelola tantangan ini dengan cermat agar tidak terjadi fragmentasi dalam sistem kesehatan dunia yang berpotensi memperparah risiko pandemi berikutnya.

Secara keseluruhan, keluarnya Amerika Serikat dari WHO merupakan titik balik yang signifikan dalam tata kelola kesehatan global. Langkah ini memicu perdebatan tentang efektivitas organisasi internasional di tengah tekanan politik dan pandemi global. Untuk menjaga keamanan kesehatan dunia, dibutuhkan kerja sama lintas negara yang kuat dan adaptasi WHO terhadap perubahan lanskap politik serta finansial. Masa depan perjanjian internasional pascapandemi dan reformasi WHO sangat tergantung pada kemampuan komunitas global mengelola krisis ini dengan solidaritas dan pragmatisme. Dengan demikian, dunia masih menunggu apakah AS akan mempertimbangkan kembali keanggotaannya demi memperkuat respons global terhadap ancaman kesehatan masa depan.