Trump Kritik PBB dan Usulkan Dewan Perdamaian Baru

DaerahBerita.web.id – Presiden Donald Trump kembali mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi yang tidak efektif dan menegaskan niatnya menggantikan peran PBB dengan membentuk Dewan Perdamaian baru. Langkah ini disertai penarikan Amerika Serikat dari puluhan badan di bawah PBB dan organisasi internasional non-PBB, yang menurut Trump telah menyimpang dari kepentingan nasional AS. Namun, inisiatif tersebut mendapat penolakan keras dari sejumlah negara, termasuk Prancis, yang menilai rencana itu merusak tatanan multilateralisme dunia.

Penarikan AS dari berbagai badan internasional bukanlah kebijakan baru, namun intensitasnya meningkat drastis selama masa pemerintahan Trump. Saat ini, AS sudah resmi keluar dari 31 badan di bawah PBB dan 35 organisasi internasional non-PBB, mulai dari WHO hingga UNESCO. Trump menyebut badan-badan tersebut “progresif” dan sering kali bertentangan dengan agenda Amerika. Meski demikian, AS tetap mempertahankan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB, yang kerap digunakan untuk memblokir resolusi yang dianggap merugikan kepentingan Washington, seperti dalam kasus Israel dan Iran.

Inisiatif utama Trump adalah pembentukan Dewan Perdamaian sebagai alternatif PBB. Dewan ini dirancang untuk menangani isu keamanan global dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada kepentingan nasional tiap anggotanya. Namun, rencana ini langsung mendapat penolakan dari Prancis dan beberapa negara Eropa lain yang menilai Dewan Perdamaian berpotensi melemahkan peran PBB dan mengancam prinsip-prinsip multilateralisme. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan keprihatinannya terhadap upaya Trump yang dianggap “mengacak-acak tatanan dunia yang sudah dibangun secara demokratis”. Ancaman tarif perdagangan yang dilontarkan Trump terhadap Prancis juga menambah ketegangan diplomatik kedua negara.

Selain kebijakan terhadap PBB, Trump juga terlibat dalam sejumlah kontroversi geopolitik yang memperuncing posisi AS di panggung internasional. Salah satunya adalah rencana invasi Iran yang sempat viral, namun akhirnya tertunda setelah mendapat kritik luas, termasuk dari kalangan militer dan sekutu Eropa. Ketegangan antara AS dan Iran terus meningkat, terutama setelah serangkaian serangan drone dan pembunuhan tokoh militer Iran yang mengundang kecaman internasional. Di sisi lain, proposal Trump untuk menganeksasi Greenland juga memicu reaksi keras dari Denmark, yang menganggap langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah.

Langkah-langkah ini memberikan gambaran bahwa kebijakan luar negeri AS di bawah Trump semakin berfokus pada pendekatan unilateral yang menimbulkan keretakan dengan sekutu tradisional dan mengganggu stabilitas diplomasi global. Para analis hubungan internasional menyatakan bahwa penarikan AS dari organisasi internasional dan upaya mendirikan Dewan Perdamaian ini berpotensi melemahkan sistem kerja sama global yang sudah terbentuk sejak Perang Dunia II. “Ini adalah tantangan besar bagi tatanan dunia yang mengandalkan dialog dan konsensus,” ujar seorang pakar dari Forum Ekonomi Dunia.

Reaksi internasional terbagi. Uni Eropa dan negara-negara anggota PBB lainnya umumnya menolak langkah AS dan menegaskan pentingnya organisasi internasional sebagai wadah penyelesaian konflik secara damai. Sementara itu, beberapa negara seperti Israel justru mendukung kebijakan Trump yang dianggap lebih tegas dalam menghadapi ancaman Iran dan kelompok militan seperti Hamas. Indonesia, melalui Presiden prabowo subianto, juga menyuarakan pentingnya dialog dan kerja sama multilateral dalam menjaga perdamaian dunia, menolak pendekatan konfrontatif.

Jika Dewan Perdamaian benar-benar terbentuk, akan terjadi pergeseran besar dalam struktur diplomasi global. Model baru ini berpotensi mengubah mekanisme pengambilan keputusan internasional dengan menitikberatkan kekuatan negara-negara besar dan mengabaikan prinsip egalitarian yang selama ini dijunjung PBB. Namun, tantangan besar yang dihadapi Trump adalah legitimasi dan dukungan internasional yang sangat terbatas saat ini. Tanpa konsensus global, Dewan Perdamaian bisa jadi hanya menjadi alat politik unilateral yang memperlemah posisi AS sendiri dalam jangka panjang.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini sulit diprediksi, tetapi diperkirakan akan memicu ketidakpastian dalam stabilitas keamanan dunia dan kerja sama internasional di bidang kemanusiaan, lingkungan, serta perdagangan. PBB, meskipun dikritik, masih memegang peranan sentral dalam mengelola isu-isu global yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi lintas negara. Sementara itu, dunia kini menyaksikan bagaimana Amerika Serikat di bawah Trump memilih jalur konfrontasi dan reformasi besar-besaran yang dapat mengubah wajah diplomasi internasional selama beberapa dekade ke depan.