AS Resmi Keluar WHO, Akhiri 78 Tahun Keterlibatan Global

DaerahBerita.web.id – Amerika Serikat secara resmi menyelesaikan proses pengunduran dirinya dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Januari 2026, menandai berakhirnya keterlibatan selama 78 tahun di badan kesehatan PBB tersebut. Keputusan ini berasal dari janji kampanye Presiden Donald Trump yang menuduh WHO gagal menangani pandemi COVID-19 secara efektif dan menolak melakukan reformasi yang diminta AS. Namun, keluarnya AS dari WHO tidak lepas dari kontroversi tunggakan iuran sekitar 260 juta dolar AS yang belum dibayar, menimbulkan kekhawatiran serius atas masa depan pendanaan dan kerja sama kesehatan global.

Keputusan pengunduran diri AS diumumkan secara resmi oleh Presiden Donald Trump pada hari pertamanya menjabat di tahun 2025 melalui perintah eksekutif yang memulai mekanisme penarikan resmi. Proses hukum dan administratif yang diatur dalam konstitusi WHO mengharuskan masa tunggu satu tahun sebelum pengunduran diri berlaku efektif. Selama periode ini, pemerintah AS membatasi partisipasi dalam sejumlah aktivitas WHO, meskipun beberapa kerja sama terbatas tetap dilakukan demi kepentingan kesehatan nasional. Menteri Luar Negeri AS saat itu, Marco Rubio, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya reformasi organisasi internasional yang dianggap AS tidak transparan dan lambat merespons krisis kesehatan global.

Namun, persoalan tunggakan iuran menjadi batu sandungan utama. Data resmi WHO menunjukkan bahwa AS belum melunasi kontribusi iuran untuk tahun 2024-2025 sebesar 260 hingga 278 juta dolar AS. Hal ini menimbulkan polemik terkait keabsahan pengunduran diri AS karena menurut aturan WHO, negara anggota yang memiliki tunggakan pembayaran tidak bisa langsung mengakhiri keanggotaannya tanpa menyelesaikan kewajiban finansial terlebih dahulu. Dewan Eksekutif WHO dijadwalkan menggelar rapat khusus untuk membahas isu ini, termasuk implikasi legal dan finansial dari tunggakan tersebut. Pakar hukum internasional dari O’Neill Institute for Global Health Law, Lawrence Gostin, menyatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan hukum domestik dan perjanjian internasional yang mengatur kontribusi dan kewajiban negara anggota.

Reaksi dari WHO dan komunitas internasional cukup keras. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyayangkan keputusan AS yang dinilai bisa melemahkan sistem koordinasi kesehatan global. “Penarikan AS dari WHO akan menimbulkan celah besar dalam respons global menghadapi pandemi dan krisis kesehatan mendatang,” ujarnya dalam konferensi pers resmi. PBB dan sejumlah negara anggota WHO menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat kerja sama internasional demi menghadapi tantangan kesehatan bersama. Namun, kekhawatiran tetap muncul bahwa tanpa kontribusi finansial dan dukungan teknis dari AS, WHO akan menghadapi kesulitan signifikan dalam menjalankan program-program utama, termasuk pengendalian penyakit menular dan vaksinasi massal.

Dampak global dari keluarnya AS dari WHO juga sudah mulai terlihat. Sebagai negara dengan kontribusi finansial terbesar, penarikan AS menyebabkan defisit anggaran yang menekan kinerja WHO dalam mendanai proyek-proyek kesehatan di negara berkembang. Pakar kesehatan global Prof. Tjandra Yoga Aditama menilai bahwa mundurnya AS berpotensi memperlambat respons internasional terhadap pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan menghambat pelaksanaan program vaksinasi global. Selain itu, Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara harus menyesuaikan strategi kerja sama kesehatan dengan WHO yang kini harus mengelola sumber daya lebih terbatas. Reformasi organisasi dan diversifikasi pendanaan menjadi agenda penting agar WHO tetap efektif di masa depan.

Pengunduran diri AS ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam diplomasi kesehatan internasional. Selama ini, AS memegang peran strategis dalam mendukung kebijakan kesehatan global dan menjembatani kerjasama antarnegara anggota WHO. Dengan keluarnya AS, dunia menghadapi tantangan baru dalam memastikan keberlanjutan kolaborasi lintas negara untuk menangani pandemi dan ancaman kesehatan lain seperti penyakit menular baru dan perubahan iklim. Sebagian pengamat memperkirakan bahwa keputusan ini juga akan memicu diskusi ulang mengenai reformasi WHO, termasuk tata kelola, transparansi, dan mekanisme pendanaan yang lebih adil.

Ke depan, WHO akan mengadakan serangkaian pertemuan Dewan Eksekutif untuk mengevaluasi status pengunduran diri AS dan membahas penyelesaian tunggakan iuran tersebut. Pemerintah AS sendiri masih membuka peluang dialog terkait reformasi WHO, meskipun belum ada indikasi resmi untuk membatalkan keputusan pengunduran diri. Sementara itu, negara-negara lain di PBB dan komunitas internasional akan terus memantau perkembangan situasi ini, dengan fokus pada bagaimana menjaga kerja sama kesehatan global tetap kuat dan responsif terhadap pandemi maupun krisis kesehatan yang akan datang.

Penarikan AS dari WHO menandai babak baru dalam sejarah kesehatan global yang penuh ketidakpastian. Langkah ini menjadi ujian bagi sistem multilateralisme kesehatan internasional dan menunjukkan pentingnya solidaritas serta komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kesehatan lintas batas negara. Meski penuh risiko, momentum ini juga membuka peluang untuk memperkuat reformasi WHO agar lebih transparan, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh negara anggota di masa depan.

Keputusan Amerika Serikat keluar dari WHO memang dilematis. Di satu sisi, ada tuntutan reformasi yang sah agar WHO lebih responsif dan transparan. Namun, di sisi lain, penarikan negara anggota terbesar ini memunculkan risiko nyata terhadap efektivitas kesehatan global, terutama dalam menghadapi pandemi yang belum usai. Masalah tunggakan iuran menambah kompleksitas yang harus segera diselesaikan agar WHO tetap bisa menjalankan mandatnya secara optimal. Tahun-tahun mendatang akan menjadi periode kritis bagi WHO dan komunitas internasional dalam menata ulang kerja sama kesehatan global yang lebih kuat dan inklusif.