Prabowo Tandatangani Piagam Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza

DaerahBerita.web.id – Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace – BoP) yang baru dibentuk, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan tersebut pada gelaran World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota bersama tujuh negara Muslim lain dalam inisiatif yang diprakarsai mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan komitmen Jakarta dalam mendukung stabilitas dan perdamaian di Gaza. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia menyiapkan 20.000 pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian jika mandat dari PBB diberikan, menandai langkah strategis diplomasi luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza ini memiliki makna penting mengingat kompleksitas konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung puluhan tahun. Dewan Perdamaian Gaza dibentuk untuk mengawal proses stabilisasi pasca-konflik dan mendukung percepatan bantuan kemanusiaan di Gaza. Piagam BoP yang ditandatangani di WEF 2026 mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang mendorong upaya perdamaian dan penegakan keamanan di kawasan tersebut.

Presiden Prabowo dalam pidatonya di Davos menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bukan semata mengikuti agenda negara besar, tetapi berfokus pada tujuan kemanusiaan dan perdamaian yang berkelanjutan. “Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi nyata dalam konflik Gaza, melalui diplomasi yang konstruktif dan kesiapan pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian di bawah mandat PBB,” ujar Prabowo. Pernyataan ini didukung pula oleh rilis resmi Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Presiden yang menekankan peran Indonesia sebagai negara berdaulat yang aktif dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global.

Reaksi internasional terhadap pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dan keterlibatan Indonesia beragam. Negara-negara anggota Dewan seperti Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut positif inisiatif ini sebagai langkah progresif untuk mengakhiri ketegangan di Gaza. Mereka melihat kehadiran Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia dan anggota aktif PBB sebagai penguat legitimasi Dewan.

Namun, tidak semua pihak sepakat. Beberapa negara Eropa, termasuk Swedia dan beberapa anggota Uni Eropa, menyatakan skeptisisme terhadap Dewan Perdamaian Gaza yang dianggap sebagai inisiatif di luar mekanisme resmi PBB. Mereka lebih mendorong penyelesaian konflik melalui forum PBB dan memandang inisiatif ini berpotensi menimbulkan dinamika geopolitik baru yang rumit. Para analis menilai bahwa keterlibatan Indonesia sebagai negara netral dan berpengalaman dalam misi perdamaian PBB akan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan diplomasi di tengah tekanan politik global.

Persiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian TNI menjadi salah satu aspek yang paling disorot. Dalam dokumen resmi, pemerintah menyatakan kesiapan menyiapkan hingga 20.000 personel TNI yang akan beroperasi di Gaza, dengan koordinasi ketat bersama PBB dan Dewan Perdamaian Gaza. Ini merupakan upaya nyata Indonesia dalam mendukung perdamaian global sekaligus memperkuat profesionalisme TNI di misi internasional. Sumber dari Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa pelatihan khusus untuk operasi penjaga perdamaian di wilayah konflik sudah mulai dipersiapkan agar pasukan TNI siap diterjunkan sesuai mandat.

Potensi dampak keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza cukup besar. Selain memperkuat posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional, langkah ini dapat mempercepat proses perdamaian di Gaza yang selama ini terhambat oleh konflik berkepanjangan. Dengan dukungan Dewan dan pasukan penjaga perdamaian yang kuat, diharapkan distribusi bantuan kemanusiaan dapat berjalan lebih lancar dan stabilitas di wilayah tersebut dapat terjaga. Namun, tantangan tetap besar mengingat dinamika politik di Timur Tengah yang sangat kompleks dan sering berubah.

Berikut ini disajikan gambaran singkat anggota Dewan Perdamaian Gaza beserta posisi Indonesia dalam inisiatif ini:

Kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza juga membuka peluang memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat pasca-inisiatif yang dipelopori Donald Trump. Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan tetap independen dan berorientasi pada nilai-nilai perdamaian, bukan sekadar mengikuti agenda politik negara adidaya. Pernyataan ini memperlihatkan sikap matang dan berimbang Indonesia dalam menghadapi tekanan internasional.

Ke depan, Indonesia akan terus mengupayakan koordinasi intensif dengan PBB, negara-negara anggota Dewan, dan pemerintah Israel serta Palestina untuk memastikan misi perdamaian dapat berjalan efektif. Menteri Luar Negeri RI menyatakan bahwa keberhasilan inisiatif ini sangat tergantung pada kerja sama lintas negara dan pemenuhan mandat internasional yang jelas. Sementara itu, TNI terus mempersiapkan kesiapan teknis dan operasional dalam rangka tugas penjaga perdamaian di Gaza.

Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza mencerminkan posisi strategis negara sebagai kekuatan diplomasi moderat dan aktif di panggung internasional. Dengan segala tantangan politik dan geopolitik yang ada, langkah ini memberi harapan baru bagi penyelesaian konflik Gaza yang selama ini menjadi salah satu masalah terbesar di Timur Tengah. Presiden Prabowo menutup pertemuan WEF dengan pesan optimis, “Kami percaya perdamaian di Gaza adalah kunci stabilitas regional dan global; Indonesia siap menjadi bagian dari solusi tersebut.”

Secara garis besar, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menawarkan peluang nyata untuk mempercepat proses rekonsiliasi dan stabilisasi di Gaza sambil mengukuhkan peran diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang kompleks. Langkah ini juga menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui kontribusi konkret di lapangan, bukan hanya diplomasi verbal. Dengan kesiapan TNI sebagai penjaga perdamaian dan dukungan diplomatik yang solid, Indonesia menegaskan diri sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat peran globalnya di forum internasional.