Mengapa Cakupan Imunisasi Turun 4,7% di Masa Pandemi?

DaerahBerita.web.id – Penurunan cakupan imunisasi di Indonesia tercatat mencapai 4,7 persen dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, menurut data terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penurunan ini bukan disebabkan oleh kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan imunisasi, melainkan dampak langsung dari gangguan layanan kesehatan selama pandemi. Sekitar 83,9 persen fasilitas kesehatan terdampak sehingga akses dan pemberian imunisasi menjadi terganggu. Kemenkes pun mengakui tantangan besar yang dihadapi, mulai dari persepsi masyarakat terkait efek samping vaksin hingga kelemahan sistem pencatatan imunisasi.

Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat imunisasi merupakan salah satu pilar utama pencegahan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Penurunan cakupan berpotensi melemahkan kekebalan kelompok (herd immunity) dan memicu wabah penyakit seperti yang terlihat pada kejadian luar biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Kemenkes meluncurkan berbagai kebijakan strategis, termasuk program imunisasi heksavalen sebagai inovasi terbaru dan edukasi intensif melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pemberian imunisasi di Indonesia. Menurut Direktur Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephin, sebanyak 83,9 persen layanan kesehatan mengalami gangguan operasional sehingga banyak anak balita tertunda imunisasinya. “Pandemi memaksa banyak fasilitas kesehatan menyesuaikan prioritas, sehingga layanan rutin seperti imunisasi sempat terhambat,” ujarnya. Selain itu, adanya kekhawatiran masyarakat terkait Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) dan efek samping vaksin menambah keraguan untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan.

Faktor lain yang memperumit adalah jadwal imunisasi yang kurang fleksibel, terutama bagi ibu yang bekerja. Hal ini diperparah oleh kurangnya kepercayaan diri tenaga kesehatan dalam memberikan imunisasi ganda seperti vaksin PCV dan Rotavirus secara bersamaan. Murti Utami, Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, menambahkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang belum optimal juga menjadi kendala utama dalam memantau cakupan imunisasi secara akurat. “Sistem pencatatan yang belum terintegrasi menyulitkan tenaga kesehatan untuk melakukan follow-up dan memastikan anak menerima imunisasi lengkap,” jelas Murti.

Kemenkes merespons tantangan tersebut dengan meluncurkan imunisasi heksavalen yang menggabungkan enam jenis vaksin dalam satu suntikan. Program pilot ini sudah berjalan sejak triwulan ketiga di tiga provinsi, yakni Yogyakarta, Bali, dan NTB, dengan rencana perluasan secara nasional pada 2026. Imunisasi heksavalen diharapkan dapat mengurangi beban jadwal imunisasi dan meningkatkan kepatuhan orang tua serta tenaga kesehatan dalam pemberian vaksinasi dasar lengkap.

Selain itu, Kemenkes mengintensifkan edukasi dan kampanye imunisasi melalui media sosial guna meningkatkan cakupan vaksin PCV dan Rotavirus. “Kami bekerja sama dengan UNICEF dan berbagai mitra untuk memperkuat informasi yang benar tentang manfaat vaksin dan mengatasi hoaks yang beredar,” kata Prima Yosephin. Pelatihan bagi tenaga kesehatan juga digalakkan agar mereka lebih percaya diri dan mahir dalam memberikan imunisasi ganda, sekaligus mengedukasi orang tua mengenai keamanan dan pentingnya imunisasi.

Penegakan sistem pencatatan dan pelaporan, terutama pelaporan KIPI, menjadi fokus utama pemerintah. Melalui peningkatan digitalisasi dan pelatihan petugas, diharapkan data imunisasi dapat terpantau secara real-time dan akurat. Kemenkes juga memperketat pengawasan dan surveilans di daerah rawan KLB serta kawasan pengungsian agar risiko wabah dapat diminimalisasi.

Penurunan cakupan imunisasi ini sudah menunjukkan dampak kesehatan yang nyata. Kemenkes melaporkan peningkatan kasus KLB campak di berbagai kabupaten/kota. Kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat bahwa kekebalan kelompok mulai menurun dan potensi wabah penyakit menular semakin mengkhawatirkan. Murti Utami mengingatkan, “Imunisasi adalah kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi untuk melindungi mereka dari penyakit berbahaya. Kami mengimbau orang tua untuk segera melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal.”

Ke depan, Kemenkes berencana mengidentifikasi wilayah dengan cakupan imunisasi rendah untuk melakukan intervensi yang lebih fokus. Layanan imunisasi akan dibuat lebih fleksibel dan inklusif, menyesuaikan kebutuhan ibu bekerja dan kondisi sosial budaya masyarakat. Program imunisasi juga akan diintegrasikan dengan program kesehatan lain seperti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan memudahkan akses masyarakat.

Peran aktif masyarakat dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap tepat waktu. Tenaga kesehatan di lapangan diharapkan mampu membangun komunikasi efektif dengan orang tua guna menghilangkan keraguan dan meningkatkan kepercayaan terhadap vaksin. Sementara itu, edukasi berkelanjutan melalui media sosial dan kampanye publik akan terus digalakkan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya imunisasi.

Penurunan cakupan imunisasi di Indonesia merupakan dampak kompleks dari pandemi COVID-19 yang mengganggu layanan kesehatan hingga 83,9 persen. Ditambah tantangan persepsi efek samping vaksin, jadwal imunisasi yang kurang fleksibel, serta kendala tenaga kesehatan dalam imunisasi ganda, pemerintah melalui Kemenkes berupaya memperbaiki situasi dengan peluncuran imunisasi heksavalen, edukasi intensif, dan penguatan sistem pencatatan. Langkah ini penting untuk mencegah potensi wabah penyakit menular dan memastikan kesehatan anak tetap terlindungi.

Penurunan imunisasi ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem kesehatan nasional, menegaskan perlunya adaptasi dan inovasi dalam pelayanan imunisasi. Ke depan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memulihkan cakupan imunisasi dan menjaga kesehatan generasi muda Indonesia.