Menkum HAM Tegaskan Kewarganegaraan Rio Dicabut karena Gabung Tentara Rusia

DaerahBerita.web.id – Muhammad Rio, mantan anggota Brimob Polda Aceh, diduga kuat bergabung sebagai tentara bayaran di militer Rusia yang beroperasi di kawasan Donbass, Ukraina. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa jika keterlibatan tersebut terbukti, maka kewarganegaraan Indonesia Rio akan otomatis dicabut tanpa memerlukan persetujuan Presiden, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polda Aceh pun telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan mengonfirmasi bukti komunikasi Rio yang menguatkan dugaan tersebut.

Rio sebelumnya tercatat sebagai anggota Brimob yang pernah menerima sanksi berupa demosi dan mutasi dalam dua tahun terakhir. Ia diketahui hilang dari dinas sejak Desember lalu, memicu upaya pencarian intensif dari Polda Aceh. Dalam proses penyelidikan, ditemukan bukti percakapan WhatsApp yang mengonfirmasi keterlibatan Rio sebagai tentara bayaran militer Rusia dengan gaji dibayarkan dalam mata uang rubel. Kasus ini menjadi sorotan pemerintah karena menyangkut status kewarganegaraan dan implikasi hukum desersi dari institusi kepolisian.

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI mengatur bahwa warga negara Indonesia yang bergabung dengan angkatan bersenjata asing tanpa izin Presiden akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis. “Pasal 23 huruf d dan e menyebutkan secara tegas kewarganegaraan dapat dicabut jika seseorang menjadi anggota militer asing tanpa izin,” ujar Supratman. Pemerintah mengacu pada kasus serupa yang terjadi pada Satria Kumbara, yang juga kehilangan kewarganegaraan akibat bergabung dengan pasukan asing.

Polda Aceh sebagai instansi yang langsung menangani kasus ini telah menerbitkan DPO terhadap Rio sejak diketahui hilang dari dinas. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Joko Krisdiyanto, menyampaikan bahwa komunikasi melalui pesan WhatsApp menjadi bukti kuat bahwa Rio sudah bergabung dengan divisi tentara bayaran Rusia di Donbass. “Rio sudah tidak lagi aktif di Brimob sejak Desember dan kini dikonfirmasi sebagai tentara bayaran di Rusia dengan penghasilan dalam rubel,” kata Joko. Polda Aceh terus berkoordinasi dengan Provos Satbrimob untuk memastikan status dan keberadaan Rio.

Kasus ini terjadi dalam konteks konflik yang berlangsung lama antara Rusia dan Ukraina, khususnya di wilayah Donbass yang menjadi pusat pertempuran. Keterlibatan Warga Negara Indonesia sebagai tentara bayaran di medan perang asing menimbulkan keprihatinan serius dari pemerintah. Selain aspek hukum, ada risiko politik dan keamanan yang harus diantisipasi oleh negara. Pemerintah Indonesia menegaskan sikap netral dalam konflik tersebut, sehingga keterlibatan individu secara ilegal dapat menimbulkan masalah diplomatik dan hukum.

Dampak hukum bagi Muhammad Rio sangat signifikan. Jika terbukti bergabung sebagai tentara bayaran militer Rusia tanpa izin Presiden, maka sesuai aturan, kewarganegaraan Indonesia akan dicabut secara otomatis. Ini berarti Rio kehilangan hak dan perlindungan sebagai WNI, serta berpotensi menghadapi sanksi pidana dan administratif. Pemerintah juga tengah merancang langkah-langkah lanjutan untuk mencegah kasus serupa, termasuk memperketat pengawasan terhadap anggota kepolisian dan militer yang berisiko melakukan desersi.

Di sisi lain, DPR RI memberi perhatian khusus agar pemerintah menjalankan proses pencabutan kewarganegaraan dengan hati-hati dan sesuai prosedur hukum yang ketat. Legislator mengingatkan pentingnya adanya regulasi pelaksana yang jelas agar tidak menimbulkan masalah hak asasi manusia. Ini sekaligus menjadi pengingat bagi institusi kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar anggota tidak mudah tergoda menjadi tentara bayaran di konflik internasional.

Kasus Muhammad Rio membuka ruang diskusi lebih luas tentang regulasi kewarganegaraan dan penanganan anggota kepolisian yang melakukan desersi untuk bergabung dengan militer asing. Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, keterlibatan WNI dalam konflik militer asing menjadi tantangan baru terkait keamanan nasional dan diplomasi internasional.

Pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan untuk memperkuat kebijakan penanganan anggota kepolisian yang berpotensi desersi dan bergabung dalam konflik militer asing. Penegakan hukum terkait pencabutan kewarganegaraan harus berjalan transparan dan berlandaskan hukum yang kuat untuk menjaga kedaulatan sekaligus menghindari pelanggaran HAM. Kasus Muhammad Rio menjadi peringatan serius bagi institusi keamanan dan seluruh masyarakat tentang konsekuensi bergabung dengan militer asing tanpa izin resmi dari negara.

Dengan latar belakang yang jelas dan tindakan tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum, diharapkan kasus ini dapat menjadi cerminan penting dalam memperkuat regulasi kewarganegaraan dan pengawasan personel kepolisian. Langkah selanjutnya akan menentukan bagaimana Indonesia menjaga integritas keamanan nasional dan mencegah potensi ancaman dari anggota yang melakukan desersi demi kepentingan militer asing.