11 Daerah Tanggap Darurat Bencana di Aceh dan Sumbar Terbaru

DaerahBerita.web.id – Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat masih memperpanjang status tanggap darurat bencana akibat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Perpanjangan status ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko longsor susulan sekaligus memastikan penanganan korban dan pemulihan infrastruktur di lapangan berjalan maksimal. Kondisi ini menandai bahwa meskipun beberapa daerah sudah memasuki masa transisi darurat, sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian serius karena potensi bencana yang belum sepenuhnya teratasi.

Di Provinsi Aceh, sepuluh kabupaten yang masih berada dalam status tanggap darurat adalah Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, dan Pidie Jaya. Sementara itu, di Sumatera Barat, Kabupaten Agam juga mempertahankan status tanggap darurat dengan alasan risiko longsor susulan yang cukup tinggi akibat curah hujan yang masih intens. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kondisi terkini oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat.

BNPB menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terus melanda wilayah Agam menjadi faktor utama meningkatnya risiko longsor susulan. Longsor tersebut tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi infrastruktur yang sebelumnya sudah terdampak. Di Aceh, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir telah menyebabkan kerusakan besar pada jalan, jembatan, serta rumah warga. Data terkini mencatat korban meninggal dunia mencapai puluhan orang, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan BNPB dalam mengoptimalkan penanganan darurat. “Kami ingin memastikan bahwa proses evakuasi, pelayanan kesehatan, serta rehabilitasi pascabencana dapat berjalan tanpa hambatan. Status ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih fleksibel agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan cepat,” ujarnya dalam konferensi pers terakhir.

Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Abdul Muhari, menambahkan bahwa keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci utama dalam penanganan bencana yang masih berlangsung. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pengerahan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pembersihan material longsor dan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. “Kami mengerahkan tenaga dari praja IPDN karena mereka memiliki kemampuan dan disiplin tinggi dalam operasi lapangan. Ini sangat membantu percepatan pemulihan di titik-titik terdampak,” kata Abdul Muhari.

Selain itu, BNPB juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan evakuasi korban, pendistribusian bantuan darurat, dan mitigasi risiko lanjutan. Langkah ini termasuk pemantauan ketat terhadap lokasi-lokasi rawan longsor dan banjir, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada jika terjadi perubahan cuaca ekstrem. Petugas di lapangan juga memperketat pengawasan untuk mencegah potensi korban baru akibat longsor susulan yang sulit diprediksi.

Situasi darurat yang masih berlangsung di Aceh dan Agam menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera ini memiliki karakteristik yang kompleks dan memerlukan respons cepat serta berkelanjutan. Status tanggap darurat bukan hanya sebuah mekanisme administratif, tetapi juga instrumen penting dalam mempercepat penanganan bencana dan memobilisasi sumber daya. Dengan tetap mempertahankan status ini, pemerintah memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara efektif, serta risiko bencana serupa di masa depan dapat diminimalisir.

Potensi risiko longsor susulan di Agam menjadi perhatian khusus, mengingat wilayah tersebut memiliki topografi berbukit dan curah hujan yang masih tinggi. Jika curah hujan intensitas sedang hingga tinggi masih berlangsung, wilayah ini berisiko mengalami kerusakan parah kembali, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat harus terus ditingkatkan. Pemerintah daerah bersama BNPB sedang menyiapkan langkah mitigasi yang lebih masif, termasuk perbaikan sistem drainase dan penguatan lereng-lereng kritis.

Dalam masa transisi darurat yang sedang berlangsung di sebagian wilayah Sumatera Barat, proses pemulihan pascabencana juga menjadi fokus utama. Ini mencakup rehabilitasi rumah warga, perbaikan infrastruktur vital, serta pemulihan layanan dasar seperti air bersih dan listrik. Namun, di daerah-daerah yang masih dalam status tanggap darurat, kegiatan tersebut belum bisa sepenuhnya berjalan optimal karena prioritas utama adalah penanganan kondisi darurat dan penyelamatan korban.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat sistem peringatan dini dan meningkatkan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Kolaborasi antara BNPB, pemerintah daerah, dan institusi terkait seperti IPDN menjadi modal penting agar respons bencana dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus digencarkan untuk membangun kesadaran mitigasi risiko bencana secara berkelanjutan.

Keberlanjutan status tanggap darurat di 11 kabupaten/kota ini menjadi bukti nyata kompleksitas penanganan bencana hidrometeorologi di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. Kondisi ini juga menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan bencana yang terus berubah. Dengan pengelolaan yang tepat dan respons terkoordinasi, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lancar dan risiko bencana di masa depan dapat diminimalisir secara signifikan.