Bogor Tegakkan Batas Usia Angkot Maksimal 20 Tahun

DaerahBerita.web.id – Pemerintah Kota Bogor kembali menegakkan batas usia teknis angkutan kota (angkot) maksimal 20 tahun setelah sempat menunda pelaksanaan kebijakan tersebut menyusul aksi demonstrasi besar dari sopir angkot yang menolak aturan ini. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, dengan persiapan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan memperjelas mekanisme penataan transportasi umum di Kota Bogor. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan angkutan kota meskipun mendapat penolakan dari kalangan sopir dan pengusaha angkot yang bergantung pada kendaraan tua sebagai sumber penghasilan utama.

Penegakan batas usia angkot di Bogor merupakan respons pemerintah terhadap kondisi armada angkutan umum yang banyak beroperasi melebihi usia teknis maksimal 20 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang serta mendukung modernisasi transportasi publik di kota tersebut. “Kami melakukan penertiban dengan menyita berkas administrasi trayek dan menguji kelayakan kendaraan. Angkot yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dan tidak memenuhi standar akan diberi sanksi,” ujar Sujatmiko. Meskipun demikian, razia angkot tua di jalan sempat ditunda sementara untuk memberi ruang penyusunan Perwali yang akan menjadi dasar hukum operasional kebijakan ini.

Reaksi sopir angkot terhadap kebijakan pembatasan usia kendaraan ini sangat kuat. Beberapa kali demonstrasi besar digelar di depan Balai Kota Bogor, menuntut penundaan razia dan revisi kebijakan yang dinilai terlalu memberatkan. Mereka menyampaikan bahwa banyak sopir masih sangat bergantung pada angkot tua sebagai sumber pendapatan utama, dan penghapusan kelonggaran usia yang sebelumnya berlaku hingga akhir 2025 akan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi mereka. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengakui kondisi tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan dialog dan mencari solusi alternatif. “Kami memahami tekanan psikologis dan ekonomi yang dialami para sopir. Pemerintah sedang menyiapkan program pendukung agar transisi ini tidak merugikan mereka,” kata Jenal.

Penundaan razia angkot tua menjadi langkah strategis pemerintah Kota Bogor sambil menunggu terbitnya Perwali sebagai turunan dari Perda Nomor 8 Tahun 2023. Perwali ini diharapkan menyempurnakan pengaturan teknis terkait pelaksanaan batas usia kendaraan, penataan trayek, serta sanksi yang lebih terstruktur. Dengan adanya Perwali, pemerintah ingin memastikan aturan penataan angkot berjalan transparan dan dapat diterima oleh semua pihak. “Perwali ini akan menjadi landasan hukum yang kuat sehingga penataan transportasi bisa dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, termasuk program peremajaan armada angkot,” ujar Sujatmiko.

Dampak kebijakan ini cukup signifikan terutama bagi sopir dan pengusaha angkot yang sudah lama mengandalkan armada tua. Penertiban angkot berusia lebih dari 20 tahun memang bertujuan meningkatkan keselamatan penumpang dan mendukung modernisasi transportasi publik, namun di sisi lain menimbulkan tekanan sosial ekonomi. Banyak sopir yang mengaku kesulitan mengganti kendaraan lama karena keterbatasan modal dan belum adanya program peremajaan yang memadai. Pengusaha angkot juga menghadapi tantangan dalam mengatur armada baru yang sesuai standar tanpa mengurangi pendapatan sopir. Kondisi ini menuntut pemerintah menyediakan solusi konkret seperti subsidi, kredit kendaraan murah, atau insentif lain agar proses transisi dapat berjalan lancar tanpa merugikan pihak terkait.

Berikut tabel ringkasan kondisi dan kebijakan penertiban angkot tua di Bogor:

Penegakan kebijakan ini menjadi ujian nyata bagi Pemerintah Kota Bogor dalam menyeimbangkan tujuan peningkatan kualitas transportasi publik dan kesejahteraan sopir angkot. Wakil Wali Kota Jenal menegaskan bahwa dialog terus dilanjutkan agar kebijakan ini bisa diterima semua pihak. “Kami ingin transportasi kota Bogor semakin modern dan aman, tapi juga memperhatikan aspek sosial ekonomi sopir. Ini proses yang harus kita jalani bersama,” jelasnya.

Ke depan, terbitnya Perwali sebagai regulasi pelengkap Perda akan menjadi tonggak penting dalam penataan angkutan kota di Bogor. Pemerintah juga diharapkan segera merumuskan program peremajaan armada yang efektif dan terjangkau. Dengan pendekatan yang inklusif dan bertahap, diharapkan penertiban angkot tua tidak hanya menambah ketertiban lalu lintas dan keselamatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan mata pencaharian sopir dan pengusaha angkot. Langkah ini penting agar transportasi publik di Bogor semakin profesional dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Bogor tetap berkomitmen menegakkan batas usia angkot demi kualitas dan keselamatan transportasi publik. Meski mendapat tekanan dari sopir angkot, pemerintah tidak mengabaikan aspek sosial ekonomi dan terus berupaya merumuskan solusi terbaik lewat dialog dan regulasi yang jelas. Penertiban angkot tua yang sudah berlangsung sekaligus menjadi momentum penting dalam transformasi transportasi kota menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Masyarakat dan pelaku transportasi diharapkan dapat beradaptasi dengan kebijakan ini demi kemajuan bersama.